Ketidak Jelasan Asal Usul KPU

Dalam Undang-Undang Pemilu terbaru Nomor 22 tahun 2007 tentang Sistem Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Daerah perlu dikritisi karena tidak adanya aturan yang dibuat secara tegas dalam mengatur asal usul keanggotaan KPU/KPUD. Seharusnya latar belakang anggota KPU/KPUD dijelaskan secara tegas seperti dalam UU No 12/2003, yakni dari kalangan akademisi, profesional, dan lembaga swadaya masyarakat. Hal ini menjadi peluang bagi masuknya partai politik dan perwakilan pemerintah ke dalam KPU/KPUD yang akan berimbas pada munculnya potensi konflik dalam setiap penyelenggaraan pemilu/pilkada yang semakin bertambah besar.

Kelemahan lain dari UU Pemilu terbaru ini adalah tidak diaturnya otoritas KPU/KPUD untuk menonaktifkan anggotanya yang tidak mampu menjalankan tugas, yang dikhawatirkan akan membahayakan kelangsungan KPUD, jika terjadi konflik sebagai bagian dari Politik Kepentingan Elit, maupun sebab yang lain.

Sistem keanggotaan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Undang-Undang Pemilu terbaru Nomor 22 tahun 2007 perlu dikritisi. Pasalnya, dalam UU tersebut tidak secara tegas mengatur asal usul keanggotaan KPU/KPUD. Seharusnya latar belakang anggota KPU/KPUD dijelaskan secara tegas seperti dalam UU No 12/2003, yakni dari kalangan akademisi, profesional, dan lembaga swadaya masyarakat.

Hal ini menjadi peluang bagi masuknya partai politik dan perwakilan pemerintah ke dalam KPU/KPUD yang akan berimbas pada munculnya potensi konflik dalam setiap penyelenggaraan pemilu/pilkada yang semakin bertambah besar. Kelemahan lain dari UU Pemilu terbaru ini adalah tidak diaturnya otoritas KPU/KPUD untuk menonaktifkan anggotanya yang tidak mampu menjalankan tugas, yang dikhawatirkan akan membahayakan kelangsungan KPUD, jika terjadi konflik sebagai bagian dari Politik Kepentingan Elit, maupun sebab yang lain.

Penyebab timbulnya konflik yang terjadi dalam pilkada/pemilu, sebagian besar lebih disebabkan oleh faktor pendataan pemilih yang kurang akurat. Sempitnya waktu yang diberikan kepada KPUD/KPU untuk memverifikasi data membuat proses pemutakhiran data pemilih terhambat. yang akhirnya kerusuhan serta konflik pun tak dapat terelakkan, dan sasaran kemarahan massa pun tertuju kepada KPUD karena pendataan yang keliru, padahal proses pendataan dilakukan oleh pemerintah (dukcapil). KPUD hanya sebagai pengguna data.

Meski memiliki kelemahan, UU Pemilu No 22/2007 juga memiliki sisi positif seperti posisi KPU/KPUD sebagai lembaga permanen, ketentuan Badan Pengawas Pemilu yang bersifat tetap, serta keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam setiap bagian institusi penyelenggara pemilu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: