Seleksi KPU Dipertanyakan

Dinilai Kurang Transparan

Jakarta, Kompas – Polemik soal terpilihnya 45 calon anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang lulus tes tertulis dan rekam jejak masih berlanjut. Sejumlah pihak mempertanyakan cara kerja Tim Seleksi Calon Anggota KPU yang dinilai kurang transparan.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jeirry Sumampow di Jakarta, Rabu (1/8), menilai, proses seleksi yang telah terjadi sampai saat ini agak melenceng dari amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang mengedepankan transparansi. Tim seleksi, lanjut Jeirry, hendaknya menjelaskan kepada masyarakat mengenai proses, metode, dan pertimbangan yang diambil sehingga menghasilkan 45 kandidat.

Continue reading

Advertisements

JPPR: Seleksi anggota KPU melenceng dari UU

oleh: Djony Edward
JAKARTA (Antara): Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Jeiry Sumampouw menilai proses seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum dengan menghasilkan 45 orang, sebagian di antaranya tidak jelas latar belakangnya, terkesan agak melenceng dari amanat undang-undang.

Berkaitan dengan pengumuman bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini (Selasa), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai, proses seleksi yang telah terjadi sampai saat ini terkesan agak melenceng dari amanat Undang Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2007 pasal 13 ayat satu sampai tiga,” ujarnya.

Continue reading

Lembaga Pemantau Pemilu Diminta Bekerja Maksimal

Metropolitan / Metro Pagi

Metrotvnews. com, Jakarta: Lembaga pemantau pemilu sebaiknya bekerja secara maksimal dalam mengawasi jalannya pilkada Jakarta. Lembaga pemantau pemilu juga harus bekerja secara obyektif dan tidak memihak pada kandidat mana pun. Himbauan tersebut disampaikan Koordinator Provinsi DKI Jakarta Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Anas Nasrullah di Jakarta, Senin (2/7).

Continue reading

Tuntutan Pengunduran Pilkada Tak Obyektif Lagi

Jakarta, Kompas – Unjuk rasa yang terus berlangsung untuk menuntut pengunduran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta, akibat banyaknya warga yang belum terdaftar, dinilai tak obyektif lagi. Meski Komisi Pemilihan Umum Jakarta memperpanjang masa pendaftaran pemilih, jumlah pemilih tambahan tak signifikan. Tetapi, unjuk rasa masih terus terjadi.

Continue reading