Ketidak Jelasan Asal Usul KPU

Dalam Undang-Undang Pemilu terbaru Nomor 22 tahun 2007 tentang Sistem Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Daerah perlu dikritisi karena tidak adanya aturan yang dibuat secara tegas dalam mengatur asal usul keanggotaan KPU/KPUD. Seharusnya latar belakang anggota KPU/KPUD dijelaskan secara tegas seperti dalam UU No 12/2003, yakni dari kalangan akademisi, profesional, dan lembaga swadaya masyarakat. Hal ini menjadi peluang bagi masuknya partai politik dan perwakilan pemerintah ke dalam KPU/KPUD yang akan berimbas pada munculnya potensi konflik dalam setiap penyelenggaraan pemilu/pilkada yang semakin bertambah besar.

Kelemahan lain dari UU Pemilu terbaru ini adalah tidak diaturnya otoritas KPU/KPUD untuk menonaktifkan anggotanya yang tidak mampu menjalankan tugas, yang dikhawatirkan akan membahayakan kelangsungan KPUD, jika terjadi konflik sebagai bagian dari Politik Kepentingan Elit, maupun sebab yang lain.

Continue reading

Advertisements